Masmient.com

Berita TerNew

Ketua Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) Ralian Jawalsen. Foto: Dokumentasi pribadi

Masmient.com, JAKARTA – Penangkapan Bupati Pemalang, Jawa Tengah Mukti Agung Wibowo menambah daftar panjang kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sepanjang tahun 2022, terhitung hingga bulan Agustus, terdapat delapan kepala daerah yang ditangkap KPK.

Jumlah ini termasuk eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti, yang kala itu baru saja purnatugas serta diketahui masih menempati rumah dinas.

Ketua Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) Ralian Jawalsen mengatakan maraknya penangkapan tersebut menunjukkan kepemimpinan Firli Bahuri bersama komisioner lain di KPK efektif.

“Dari aspek penindakan tentu efektif, ya, dan saya kira jumlah ini masih akan terus bertambah ke depan,” kata Ralian, Senin (15/8).

Menurut dia, meski penangkapan kepala daerah merupakan peristiwa yang sejatinya memprihatinkan, upaya penindakan oleh KPK tak pernah surut.

KPK, lanjutnya, konsisten berpijak pada tiga strategi yang dirumuskan Firli dkk dalam kerja pemberantasan korupsi.

“Ketua KPK sering menyatakan yang korupsi pasti ditangkap. Itu terbukti kan. Dan, saya yakin, KPK bakal lebih sibuk lagi karena tren korupsi biasanya meningkat jelang pilkada atau pemilu,” ungkap Anggota Perlindungan dan Profesi Advokat DPC Peradi RBA Jakarta Timur itu.

Ketua Pusat Bantuan Hukum Masyarakat (PBHM) Ralian Jawalsen menjelaskan korupsi kepala daerah berpotensi meningkat seiring dimulainya tahapan pemilu 2024.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News



Source link